Artikel

Intimidasi Atas Nama Kepentingan Negara

jimbojonegoro.net – Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan bahkan melihat sendiri, banyak pejabat, aparat, pengusaha atau pun tokoh masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang selalu mengatakan bahwa rakyat harus mengalah demi kepentingan negara. Faktanya, apakah oleh kepentingan negara, atau kepentingan sekelompok orang mengatasnamakan negara?

Kalimat demi kepentingan negara menjadi kata kunci yang pamungkas untuk mematahkan semua argumen mengenai kepentingan-kepentingan yang lain. Tidak heran jika kemudian di banyak kasus, rakyat kecil tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperjuangkan kepentingan mereka, juga kepentingan keluarga yang harus mereka hidupi. Gara-garanya, pemerintah maupun pengusaha memakai kalimat “demi kepentingan negara”.

Suara tentang kepentingan negara juga banyak muncul di Bojonegoro, terutama ketika para pemilik dan pengelola sumber daya alam merasa terusik dengan protes rakyat di sekitaranya. Para pemilik kepentingan tersebut seringkali mengacu pada hak negara untuk menguasai kekayaan alamnya, atas dasar pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 memang secara gamblang menyebut bahwa, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu, dalam ayat 3, ditegaskan lagi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengacu pada tujuan negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945, benar sekali bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Namun jangan pernah lupa bahwa kalimat tersebut memiliki kelanjutan yang tegas, yaitu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kalimat terakhir yang dimunculkan tersebut, tentu bukan sembarangan saja ditulis oleh para pendiri republik ini sebagai kata pelengkap. Namun sudah memalui pemikiran jernih dan matang. Barangkali, para founding father kita sudah bisa membayangkan keserakahan para penerusnya, sehingga menegaskan dalam kalimat kunci, yaitu agar penguasaan tersebut benar-benar untuk kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat dalam artian bukan kemakmuran wakil rakyat, bukan pula kemakmuran sebagian kecil rakyat, serta bukan kemakmuran para pejabat dan aparatnya.

Dengan logika sederhana saja, penjabaran pasal 33 UUD 1945 harus selaras, tidak boleh dipotong setengah-setengah, hanya untuk mengakomodasi kepentingan sesaat para pengusaha (baik swasta maupun BUMN) dan penguasa. Mereka tidak bisa dan tidak boleh membuat hukum sendiri, dengan menyingkirkan rakyat, dengan memanfaatkan sepotong aturan hukum yang ada, hanya dengan alasan demi kepentingan negara.

Oleh karena itu, ketika bahasa demi kepentingan negara kembali muncul, sudah saatnya rakyat berani mengkritisi, bahkan jika dinalar dengan logika sudah tidak nyambung rakyat harus berani menolak kalimat intimidasi atas nama kepentingan negara tersebut. Rakyat Indonesia sekarang tidak boleh disamakan dengan rakyat di era rezim Soeharto, yang dipaksa untuk bodoh dan tidak boleh menolak bahasa rezim penguasa.

Di Bojonegoro sendiri, kalimat demi kepentingan negara, akhir-akhir ini mudah sekali disuarakan oleh para pengusaha dan aparat, pada saat mengamankan tambang-tambang besar yang kita ketahui banyak dimiliki oleh pengusaha besar, yang berkongsi dengan segelintir aparat.

Masyarakat bisa menilai betapa kejamnya kalimat “demi kepentingan negara” yang disampaikan oleh penguasa, aparat maupun pengusaha tersebut, jika masyarakat di sekitarnya yang tidak terlibat dalam industri tambang ternyata dalam kondisi miskin, dan hanya menjadi penonton belaka.

Pemerintah daerah boleh bangga ketika sudah memiliki gedung tinggi yang kelak akan menjadi kantor mereka. Aparat juga boleh bangga dengan kendaraan operasional baru yang lebih gagah dan menurut mereka lebih berwibawa. Tapi kebanggaan tersebut hanya akan menjadi bahan tertawaan, ketika rakyat kecil di sekitar tambang masih tetap bodoh, miskin dan tidak memiliki harapan hidup yang lebih baik.

Barangkali, aparat dan pejabat negeri ini masih perlu dibangunkan dari mimpi-mimpinya untuk menikmati limpahan fasilitas maupun hak previlage dari para pengusaha tambang, hanya demi kebanggaan menjadi penjaga “fasilitas negara” tersebut. Mereka harus sadar, bahwa cita-cita para pendiri negeri ini dahulu mengelola kekayaan untuk kepentingan rakyat.

Cita-cita pendiri negeri ini jelas, ketika negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, hal itu dimaksudkan agar tidak dikuasai oleh segelintir orang yang tidak mampu memakmurkan rakyat, terutama yang ada di sekitarnya. Alasannya jelas, karena rakyat Indonesia adalah representasi dari negara dan sebagai pemilik sah kedaulatan negeri ini.

Kalau pun ada pejabat maupun aparat yang berharap mendapat rejeki dengan nempel para pengusaha tambang, mungkin sah-sah saja jika memang mencari harta sudah menjadi tujuan mereka. Namun jangan sekali-sekali mengatasnamakan rakyat, apalagi dengan membawa-bawa stempel demi kepentingan negara.

Mereka juga harus sadar bahwa masyarakat sudah pandai dan mengetahui tujuan kalimat demi kepentingan negara, yang selalu disuarakan oleh pejabat, aparat serta para karyawan pengusaha tambang. Ujung-ujungnya tetap saja untuk mencari nafkah.

Satu hal lagi, jika kalimat tersebut selalu didengung-dengungkan tanpa ada tindakan untuk memakmurkan rakyatnya, maka suatu saat rakyat akan menjadi kebal dengan bahasa slogan tersebut. Dikhawatirkan masyarakat justru akan mencemooh orang-orang yang mencari makan dengan cara berlindung dibalik kalimat demi “kepentingan negara” tersebut. Semoga saja tidak terjadi.

*Penulis adalah Reporter blokBojonegoro.com, juga Ketua Karang Taruna Desa Ngraho, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro

About the author

Muhamad Fatoni

Muhamad Fatoni

Saya adalah Ketua Karang Taruna Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Juga jurnalis di blokBojonegoro.com. Saya akrab disapa Gustoni.